Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut mencakup kemungkinan menggolongkan tindakan merusak lingkungan ini sebagai terorisme ekologi.

Persoalan kebakaran hutan dinilai telah menjadi masalah serius yang membutuhkan langkah hukum lebih tegas. Kepala Negara meminta menteri terkait untuk mendalami aturan sanksi tersebut.

Ketentuan undang-undang akan diminta kepada DPR agar dapat diperberat. Langkah ini diambil karena dampak asap karhutla juga dapat mengganggu negara-negara tetangga.

Pemerintah menegaskan telah bekerja maksimal dalam melakukan mitigasi bencana. Kondisi di lapangan masih diperkirakan rawan dalam satu setengah bulan ke depan.

Selain itu, aturan di daerah yang masih memberikan ruang terhadap pembakaran lahan diminta segera dicabut. Kementerian Dalam Negeri dipastikan mengawasi pencabutan peraturan daerah tersebut.

Pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan apa pun. Pemerintah menyatakan siap memberikan bantuan apabila masyarakat membutuhkan pembukaan lahan baru.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi ditoleransi dengan dalih apa pun.

Alasan kearifan lokal atau alasan lainnya dinilai sudah tidak relevan lagi untuk diteruskan.

Kepala Negara memastikan bahwa pemerintah siap memberikan bantuan langsung apabila masyarakat membutuhkan pembukaan lahan. Dengan demikian, praktik pembakaran hutan tidak lagi menjadi pilihan bagi siapa pun.