Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid ikut terseret dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tindakan penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor yang berlangsung pada Senin (14/9/2026).

Perkara rasuah itu melibatkan pihak perusahaan properti serta sejumlah pejabat pertanahan di wilayah Jabodetabek.

Dalam operasi senyap tersebut, lembaga antirasuah mengamankan sebanyak 17 orang dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Partai Golkar langsung memberikan tanggapan resmi setelah nama kader mereka ikut mencuat dalam pusaran kasus korupsi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa partainya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.

Menurut Doli, berbagai informasi yang beredar saat ini masih sebatas dugaan dan belum terkonfirmasi secara pasti.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar tidak berada dalam posisi untuk aktif menanyakan langsung perkembangan kasus itu.

Pihaknya berharap agar Menteri ATR/BPN tersebut sama sekali tidak memiliki kaitan dengan perkara yang sedang diusut.

Doli juga menyampaikan harapan agar isu keterlibatan tersebut tidak terbukti dan kader partainya baik-baik saja.