Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan analisis terkait potensi ancaman politik yang mengintai jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Ia menyebut adanya kelompok tertentu yang dinamakan Kelompok SOP sebagai pihak yang berpotensi melancarkan skenario khusus sebelum tahun 2029.

Kelompok tersebut digambarkan sebagai gabungan jaringan Solo, Oligarki, dan pihak kepolisian yang memiliki sumber daya besar serta loyalis di dalam pemerintahan.

Menurut analisisnya, jaringan tersebut berbeda dari gerakan oposisi sipil karena memiliki dana melimpah untuk menggerakkan berbagai kepentingan politik.

Said Didu menduga kelompok ini menyiapkan sejumlah skenario agar kepala negara berhenti atau mundur sebelum masa jabatannya resmi berakhir pada 2029.

Strategi yang disoroti mencakup pemanfaatan kemarahan publik serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang sedang berjalan.

Isu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dinilai menjadi celah paling rawan untuk dijadikan senjata politik oleh pihak-pihak tertentu.

Ia merujuk pada data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik yang mencatat masih banyaknya penduduk dalam kategori rentan secara ekonomi.

Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 60 persen penduduk atau setara 174 juta orang berada dalam posisi rentan.

Sementara itu, angka kemiskinan nasional tercatat berada di kisaran 8 persen atau melibatkan sekitar 24 juta jiwa.

Persoalan ekonomi lapisan bawah tersebut diperingatkan bisa memicu gejolak politik apabila program pemerintah gagal berjalan secara cepat dan tepat.