Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap penemuan barang bukti uang ratusan miliar dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kementerian ATR/BPN ternyata bukan aksi pertama pelaku.

Lembaga antirasuah itu mengidentifikasi adanya penyerahan dana lain sebesar Rp300 juta yang berlangsung pada bulan Maret tahun ini.

Aliran Dana dan Peran Perantara

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan dugaan suap dari PT Summarecon kepada oknum internal Kementerian ATR/BPN tersebut terjadi secara bertahap.

Sebelum temuan uang tunai berjumlah fantastis, aliran dana sekitar Rp300 juta itu diduga kuat berkaitan dengan pengurusan HGB di lahan garapan PT Summarecon.

Penyidikan perkara ini turut menyoroti keterlibatan pihak swasta bernama Erwin yang bertindak sebagai komunikator sekaligus orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Erwin disebut mempunyai akses langsung ke sejumlah pejabat kementerian, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung.

KPK memastikan bakal menelusuri seluruh aliran dana secara mendalam guna memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pusaran korupsi ini.

Penyidik menerapkan metode follow the money untuk melacak ke mana saja aliran uang hasil operasi tangkap tangan tersebut berpindah.

Penetapan Delapan Tersangka

Sejauh ini, lembaga penegak hukum telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Para tersangka tersebut meliputi Sontang Coin Manurung, politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Selain itu, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi turut terseret sebagai salah satu tersangka utama.

Empat tersangka berikutnya adalah Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlevi yang juga memegang peranan penting.

Seluruh tersangka kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026.

Penahanan para pelaku dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk kepentingan penyidikan lanjutan.