Keterlambatan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor akan memicu sanksi administratif berupa denda tambahan.

Besaran denda dihitung berdasarkan persentase pokok pajak dikalikan bulan keterlambatan.

Rumus dan Cara Penghitungan Denda

Komponen denda terdiri dari denda PKB sebesar 25 persen per tahun serta tambahan SWDKLLJ Rp 100.000.

Batas maksimal perhitungan denda PKB dibatasi hingga kurun waktu 24 bulan atau 2 tahun.

Prosedur Pengurusan Pajak Kendaraan

Pemilik kendaraan wajib membawa dokumen asli seperti KTP, STNK, dan BPKB saat mendatangi kantor Samsat.

Pengurusan juga bisa dilakukan secara praktis via aplikasi Signal jika keterlambatan belum melebihi 1 tahun.

Risiko Hukum dan Prosedur Samsat

Mengemudikan mobil dengan kondisi STNK mati membuat kendaraan berstatus tidak sah atau ilegal di jalan raya, sehingga berisiko terkena sanksi tilang dari kepolisian saat razia.

Selain sanksi tilang dan akumulasi denda yang terus bertambah, penunggakan pajak dalam jangka waktu yang sangat lama dapat berdampak serius pada status administratif kendaraan.

Pihak Samsat dapat melakukan penghapusan data registrasi kendaraan dari sistem, yang mengakibatkan mobil tersebut tidak dapat didaftarkan ulang secara resmi.

Sebagai gambaran perhitungan, jika nilai PKB mobil Anda tercantum sebesar Rp1.800.000 dan Anda terlambat membayar selama 6 bulan, maka denda PKB dihitung Rp1.800.000 x 25% x 6/12 = Rp225.000.

Ditambah denda SWDKLLJ sebesar Rp100.000, total denda yang wajib dibayarkan di luar pajak pokok tahunan adalah Rp325.000.

Tahapan di Samsat meliputi pengambilan nomor antrean, pengisian formulir pendaftaran, verifikasi data dan nilai denda oleh petugas loket, pembayaran total biaya pajak pokok beserta denda di kasir, hingga penerimaan STNK baru yang telah mendapat pengesahan.

Apabila masa keterlambatan pajak telah melebihi 2 tahun, kendaraan biasanya diwajibkan menjalani prosedur cek fisik atau pemeriksaan ulang di Samsat.

Langkahnya dimulai dengan mengunduh aplikasi Signal, melakukan registrasi akun menggunakan NIK dan nomor polisi kendaraan, memverifikasi total tagihan pajak dan denda, lalu melakukan pembayaran melalui transfer bank atau dompet digital.

Setelah transaksi berhasil, pemilik kendaraan akan mendapatkan bukti pembayaran elektronik (E-TBPKP) yang sah.