Sistem pungutan pajak kendaraan bermotor sering menjadi pertimbangan utama bagi konsumen sebelum memutuskan membeli mobil baru.

Besaran serta mekanisme perhitungan beban pajak mobil di Indonesia ternyata menunjukkan karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan Malaysia.

Perbedaan mekanisme tersebut membuat anggapan bahwa biaya kepemilikan kendaraan di salah satu negara lebih mahal tidak bisa langsung dibenarkan.

Setiap negara menerapkan komponen serta dasar pengenaan pajak yang tidak sama dalam mengatur administrasi kepemilikan kendaraan bermotor.

Perbedaan Komponen Pajak Kendaraan

Di Indonesia, pemilik kendaraan wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut langsung oleh instansi pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah turut memperkenalkan opsen PKB.

Opsen tersebut berfungsi sebagai pungutan tambahan atas pajak kendaraan yang menjadi bagian dari penerimaan pemerintah tingkat kabupaten atau kota.

Faktor penentu besaran pajak di Indonesia melibatkan nilai jual kendaraan serta ketentuan spesifik yang berlaku di masing-masing wilayah daerah.

Kondisi tersebut berbeda dengan regulasi pengenaan biaya tahunan kendaraan yang diterapkan secara khusus di wilayah negara Malaysia.

Pajak tahunan kendaraan di Negeri Jiran dikenal luas sebagai Lesen Kenderaan Motor atau lebih populer dengan sebutan road tax.

Perhitungan LKM untuk kendaraan pribadi umumnya menggunakan kapasitas mesin sebagai salah satu faktor acuan utama.

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia bahkan menyediakan tabel khusus untuk menentukan besaran tarif berdasarkan kapasitas mesin serta wilayah.

Kendaraan dengan mesin 1.500 cc di Malaysia memiliki dasar estimasi perhitungan yang relatif lebih mudah diperkirakan.