Pihak Transjakarta Tegaskan Sanksi Blokir Bagi Penjual Kartu Layanan Gratis
Sebuah Kartu Layanan Gratis Transjakarta diduga dijual secara bebas melalui media sosial dengan harga Rp500 ribu.
Akun tersebut menawarkan kartu tanpa tawar dengan klaim masa aktif hingga 23-12-2026.
Kepala Departemen Humas dan CSR Jakarta Ayu Wardhani mengecam keras tindakan oknum yang memanfaatkan fasilitas publik.
Pelanggaran dan penyalahgunaan kartu ini akan ditindak tegas melalui pemblokiran permanen dan jalur hukum.
Fasilitas transportasi tersebut merupakan hak masyarakat penerima manfaat yang dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa pungutan biaya.
Transjakarta menegaskan bahwa pendaftaran layanan ini bebas biaya dan sama sekali tidak untuk diperjualbelikan.
Masyarakat diimbau untuk waspada serta tidak tergiur oleh tawaran pembuatan kartu melalui pihak ketiga berbayar.
Kategori Penerima dan Prosedur Resmi
Terdapat sejumlah kategori masyarakat yang berhak menerima fasilitas ini, termasuk peserta didik pemegang KJP Plus dan KJMU, penerima bansos anak, penghuni rusun sederhana sewa, tim penggerak PKK, hingga PJLP dan pegawai non-ASN Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, fasilitas gratis ini juga diperuntukkan bagi ASN dan pensiunan PNS, penyandang disabilitas, lansia, Veteran RI, karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta, serta pendidik PAUD.
Kategori lainnya mencakup penjaga rumah ibadah, penduduk Kepulauan Seribu, juru pemantau jentik, pengurus karang taruna dan dasawisma atau posyandu, serta anggota TNI dan Polri.
Kartu tersebut dapat digunakan untuk layanan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta guna memudahkan mobilitas harian warga yang berhak.
Pendaftaran dapat dilakukan lewat aplikasi resmi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta melalui tahapan verifikasi, validasi data, hingga produksi dan aktivasi kartu fisik maupun digital.
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh rangkaian proses penerbitan tersebut bebas dari segala bentuk pungutan biaya.
Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas terdekat atau melalui kanal resmi apabila menemukan praktik pungutan liar terkait kepemilikan kartu.
Update Terbaru
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






