Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan keluhannya dalam sebuah rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa, 15 September.

Ia mengaku sudah menunggu kepastian dari Kementerian ATR/BPN pimpinan Nusron Wahid selama hampir satu tahun penuh.

Status 16 Ribu Hektare Tanah Belum Jelas

Pengajuan tersebut mencakup 16 ribu hektare tanah yang telah diverifikasi dan diusulkan lewat Kanwil BPN sejak akhir tahun 2025.

Ketua Komisi II Rifqinizami Karsayuda yang memimpin rapat lantas menyinggung Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan terkait lambatnya proses itu.

Sherly menilai dirinya sebagai Ketua GTRA di daerah hanya memikul tanggung jawab besar tanpa memiliki kewenangan eksekusi.

Kendala Petani Hingga Isu OTT KPK

Sherly menambahkan bahwa 60 persen penduduk di Maluku Utara berprofesi sebagai petani yang kini terbentur masalah kepemilikan lahan.

Dari total 36,2 ribu hektare Tanah Objek Reforma Agraria di wilayahnya, baru 32 persen yang selesai diredistribusi dan disertifikasi.

Dalam kesempatan yang sama, jalannya rapat juga diwarnai ketidakhadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Wakil Menteri Ossy Dermawan yang hadir mewakili menyatakan pihaknya menghormati proses hukum menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah anak buah menteri.