Rizal juga melihat ada ancaman PHK massal pegawai bank daerah, meskipun tidak dalam waktu seketika.

Risiko pemutusan hubungan kerja bisa terjadi dalam jangka menengah jika kinerja bank daerah terganggu.

Tekanan efisiensi BPD akan meningkat jika DPK, transaksi, dan kredit turun secara struktural.

Pandangan Bank Permata dan Kondisi BPD

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga tidak melihat adanya urgensi dari kebijakan pemindahan tersebut.

Ia menilai pemerintah seharusnya menunjukkan terlebih dahulu persoalan yang ingin diselesaikan sebelum melakukan perubahan besar.

Persoalan itu meliputi kegagalan pembayaran gaji, biaya transaksi tinggi, kelemahan pengawasan, atau masalah teknologi.

Josua menyebut pemindahan secara seragam berisiko menciptakan biaya ekonomi yang lebih besar daripada manfaat administratifnya.

Ia mengingatkan BPD saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan berat.

Pertumbuhan kredit BPD pada Juni 2026 tercatat hanya 2,03 persen secara tahunan.

Angka tersebut jauh tertinggal dari rata-rata industri perbankan nasional sebesar 12,67 persen.

Pertumbuhan kredit bank BUMN bahkan menyentuh angka 16,54 persen.

Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan BPD juga merangkak naik dari 3,26 persen menjadi 3,37 persen.

Artinya, melakukan guncangan terhadap sumber pendanaan BPD saat kemampuan ekspansi kreditnya lemah bukanlah waktu ideal.

Pemindahan gaji daerah ke bank negara ini bisa berdampak buruk bagi ekonomi daerah dan UMKM.

Jika dana murah BPD berkurang dan biaya pembiayaan meningkat, bank harus menaikkan harga kredit.

BPD juga harus menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Pihak yang paling mudah terkena pengetatan adalah UMKM dan pelaku ekonomi lokal.

Kontraktor daerah, usaha perdagangan, serta pertanian memiliki akses pembiayaan yang lebih terbatas.