Soal peluang PHK massal, Josua menilai masih terlalu jauh untuk disimpulkan sekarang.

Dampak pertama kemungkinan terlihat pada penurunan dana murah, pendapatan transaksi, laba, dan kemampuan ekspansi.

BPD kemungkinan merespons dengan efisiensi biaya dan menahan perekrutan pegawai.

Langkah lain meliputi pengurangan kantor tidak produktif, percepatan digitalisasi, serta perombakan model usaha.

PHK dalam jumlah besar baru menjadi risiko apabila kehilangan dana dan nasabah berlangsung permanen.

Risiko tersebut terjadi jika nasabah yang hilang tidak berhasil diganti dengan sumber usaha lain.

Demi mencegah kebijakan ini menjadi langkah suntik mati, Josua menyampaikan sejumlah saran penting.

Pemerintah disarankan mengubah pendekatan dari pemindahan paksa menjadi sistem kompetisi terbuka.

Kompetisi tersebut harus didasarkan sepenuhnya pada kualitas pelayanan kepada nasabah.

BPD dan Himbara sebaiknya sama-sama dapat menjadi bank penyalur gaji PNS.

Syaratnya adalah memenuhi standar teknologi, keamanan, kecepatan transaksi, biaya, serta kesehatan bank.

Tujuan efisiensi dapat tercapai tanpa harus menciptakan pemusatan dana yang tidak perlu.

Apabila regulasi penyaluran gaji tetap harus diubah, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.

Proses tersebut harus didahului dengan uji ketahanan pada setiap bank daerah yang ada.

BPD yang bergantung pada ekosistem pemerintah daerah harus memperoleh masa transisi lebih panjang.

Pemerintah juga dapat mengarahkan kebijakan pada penguatan kemitraan antara Himbara dan BPD.

Kemitraan tersebut mencakup bidang teknologi maupun pembiayaan bersama secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Himbara dapat menjadi penguat jaringan BPD dan bukan sebagai penggantinya.