Rencana pemindahan gaji Aparatur Sipil Negara atau PNS dan PPPK dari Bank Pembangunan Daerah ke Himpunan Bank Negara sedang mencuat.

Kebijakan peralihan tersebut diungkap oleh Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.

Perwakilan SPBPDSI bernama Sigit mengungkap efek berantai jika wacana itu dieksekusi dalam rapat dengan DPR RI pada Kamis (3/9).

Serikat pekerja menjelaskan pemindahan payroll tersebut bakal menghantam langsung tiga pilar utama BPD secara telak.

Tiga pilar itu meliputi tenaga kerja, bisnis bank, serta perekonomian di daerah.

Dari sisi likuiditas, dana murah atau Current Account Saving Account milik BPD juga akan merosot tajam.

Tanggapan INDEF soal Urgensi Pemindahan Gaji

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengaku tidak melihat adanya urgensi dari rencana tersebut.

Ia menyatakan belum melihat urgensi ekonomi yang kuat untuk memindahkan payroll PNS daerah dari BPD ke Himbara.

Pernyataan itu disampaikan Rizal kepada CNNIndonesia. com pada Selasa (15/9).

Menurutnya, jika tujuannya memperkuat likuiditas Himbara, kebijakan ini justru berisiko melemahkan intermediasi keuangan di daerah.

Ia menjelaskan gaji PNS merupakan sumber dana murah dan stabil bagi BPD.

Jika dana tersebut ditarik secara masif, bank daerah akan mengalami penurunan CASA yang memicu kenaikan biaya dana.

Kenaikan cost of fund tersebut membuat ruang penyaluran kredit ke masyarakat daerah semakin sempit.

Dampaknya dapat menjalar langsung ke sektor ekonomi daerah.

Berkurangnya dana murah berpotensi membuat kredit UMKM dan sektor produktif menjadi lebih mahal.

Selain itu, kebijakan ini juga menciptakan liquidity leakage dari daerah ke bank nasional.