Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga menghadirkan landasan hukum yang lebih pasti.

Aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur hubungan kerja secara adil antara pekerja rumah tangga serta pemberi kerja.

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker Sugeng Heri Suseno menyampaikan bahwa hubungan kerja harus dilandasi prinsip saling menghargai.

Prinsip tersebut tidak sekadar menyangkut sapaan, melainkan juga kepastian pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Undang-undang tersebut memperbolehkan perekrutan pekerja dilakukan secara langsung ataupun melalui perusahaan penempatan resmi.

Sejumlah aspek penting turut dicakup dalam regulasi ini mulai dari upah, waktu kerja, hingga jaminan sosial.

Aspek perlindungan lain mencakup Tunjangan Hari Raya serta penyediaan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Perusahaan penempatan juga diwajibkan mengikuti kerangka aturan agar proses perekrutan berjalan sesuai ketentuan.

Mekanisme musyawarah untuk mufakat diutamakan dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa kerja.

Jika musyawarah gagal mencapai kesepakatan, proses penyelesaian dapat dilanjutkan melalui jalur mediasi formal.

Pemerintah berharap regulasi ini mampu memberikan pengakuan serta pelindungan optimal bagi para pekerja.