Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan mengeluarkan perintah kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan diminta membayar ganti rugi sebesar Rp5 juta kepada Roy Suryo.

Keputusan ini dijatuhkan setelah sebagian permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Roy dikabulkan oleh pengadilan.

Gugatan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti rugi atas penangkapan serta penahanan yang dinilai tidak sah.

Peristiwa hukum itu berakar dari penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Dalam persidangan hari Selasa tanggal 15 September, hakim menegaskan kewajiban pembayaran tersebut dibebankan kepada turut termohon II.

Sebelumnya, upaya hukum serupa sempat diajukan Roy namun dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Kendala terdahulu muncul karena permohonan tersebut belum menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak terkait.

Ketiadaan pihak tersebut sempat dinilai mengandung cacat formil yang membuat permohonan awal harus ditolak.

Dalam pertimbangan hukumnya sebelumnya, majelis hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Roy Suryo sempat mengandung cacat formil karena kurang pihak.

Namun setelah pihak Menteri Keuangan ditarik secara resmi dalam gugatan praperadilan terbaru, hakim akhirnya mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan menetapkan kewajiban pembayaran ganti rugi secara sah.