Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan.

Kasus tersebut terbongkar melalui operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penyidik memutuskan status hukum ini setelah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dari hasil pemeriksaan intensif.

Sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka mencakup unsur pejabat kementerian hingga kalangan swasta.

Beberapa nama yang tersebut antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Selain itu terdapat politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Pihak swasta yang turut terseret ialah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lain yang menyusul yaitu Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlefi.

Para tersangka terpantau sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye khas lembaga antirasuah dengan tangan terborgol.

Mereka memilih bungkam ketika dicecar oleh awak media saat berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK.

Lembaga penegak hukum ini berencana memaparkan kronologi serta konstruksi perkara secara lengkap dalam konferensi pers malam hari.

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan di wilayah Kabupaten Bogor serta penerimaan uang lain.

Tim penindakan juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dan valas.

Uang tunai tersebut dikemas ke dalam boks, kardus, hingga koper yang jumlahnya mencapai sekitar dua puluh koper.