Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rasa terkejutnya terhadap prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Proses pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan ternyata masih harus meminta izin kepada pemilik lahan terlebih dahulu.

Tito melayangkan kritik keras terhadap aturan tersebut karena dinilai menyalahi ketentuan yang berlaku. Pihak yang meminta izin dalam situasi darurat tersebut dinilai telah mengambil langkah yang keliru.

Pernyataan itu disampaikan Tito secara langsung dalam rapat bersama Komisi II DPR pada hari Selasa. Aturan penanggulangan bencana sebenarnya telah memberikan ruang diskresi bagi petugas.

Undang-Undang Bencana mengatur bahwa penanganan dalam keadaan darurat tidak memerlukan izin meskipun berada di lahan warga atau korporasi.

Tindakan pencegahan maupun penghentian bencana dapat dilakukan segera.

Kondisi kedaruratan bahkan memperbolehkan petugas untuk menerobos properti pribadi demi keselamatan umum. Rumah atau tanah yang menghalangi proses pemadaman bahkan boleh dirobohkan.

Ketentuan diskresi darurat tersebut juga diperkuat oleh aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap tindakan yang diambil demi kepentingan penanganan darurat dapat dibenarkan dan dimaafkan.

Petugas pemadam kebakaran tidak perlu lagi meminta izin ketika karhutla sudah terjadi. Pihak mana pun yang mencoba menghalangi tugas pemadaman bahkan dapat ditangkap.