Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan alasan penangkapan Ketua DPP Partai Golkar, Fahd A Rafiq. Politikus tersebut ikut diamankan dalam operasi senyap di Jabodetabek pada Senin.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan seluruh pihak yang terjaring operasi tangkap tangan dapat memberikan keterangan penting.

Keterangan itu dibutuhkan untuk penyelidikan dugaan kasus pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor.

Selain pengurusan HGB, pemeriksaan juga mencakup dugaan penerimaan lain yang sedang ditelusuri penyidik. Pihak lembaga antirasuah menilai informasi dari Fahd sangat krusial.

Informasi tersebut dinilai membantu penyidik untuk mengkonstruksikan perkara serta mengungkap kronologi peristiwa rasuah. Keterangan awal ini menjadi landasan penting dalam tahap penyelidikan.

Dalam operasi tertutup ini, penyidik mengamankan total 17 orang. Sejumlah pejabat kementerian dan kepala kantor pertanahan turut terjaring bersama sang politikus.

Di antara pihak yang diamankan adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.

Kepala Kantor Pertanahan Bogor I serta Kepala Kantah Tangerang juga ikut ditangkap.

Tim penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta valas. Uang tersebut dikemas di dalam boks, kardus, hingga sekitar 20 koper.

Proses penghitungan barang bukti uang tunai masih berlangsung di internal lembaga. Estimasi nominal dari temuan uang dalam koper tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, KPK mempunyai waktu 1x24 jam. Waktu tersebut digunakan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan.

Penyidik berencana menyampaikan pembaruan informasi secara rinci mengenai konstruksi perkara. Pengumuman resmi akan dilakukan setelah proses ekspose penentuan status hukum selesai.