Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan publik terkait polemik dokumen pendidikan miliknya.

Pegiat politik Arif Wicaksono menyindir sikap Gibran yang dinilai memilih diam serta menghindar dari isu tersebut.

Gibran bahkan dituding hanya menitipkan pembelaan kepada para pendukung yang membantah isu itu.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal turut menantang Gibran untuk menghadapi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut didaftarkan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya pada tanggal 10 September 2026.

Permohonan itu berkaitan dengan keabsahan syarat pendidikan atau ijazah SMA dan sederajat milik Gibran.

Perkara tersebut sudah resmi terdaftar sebagai bagian dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024.

Dino menilai bahwa rakyat mempunyai hak penuh guna mengetahui kualifikasi serta keabsahan syarat pemimpin negara.

Ia menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia tunduk pada aturan hukum yang berlaku secara adil.

Klarifikasi dari Gibran dinilai penting untuk membuktikan kualitas kepemimpinan serta integritas pribadinya di hadapan publik.

Hingga saat ini, Gibran dilaporkan masih belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai tudingan tersebut.