Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut pemerintah daerah memegang peranan kunci untuk mempercepat target transisi energi nasional secara berkelanjutan.

Ia menilai visi besar transisi energi harus segera diterjemahkan ke dalam bentuk aksi nyata yang memiliki target serta indikator terukur di wilayah masing-masing.

Pesan tersebut disampaikan dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi yang berlangsung di The Westin Jakarta.

Menurut Bima, pemerintah daerah memiliki kewenangan atas wilayah, anggaran, dan perancangan program yang menentukan pencapaian target Nationally Determined Contribution.

Pemerintah merinci setidaknya ada tujuh pilar utama yang harus dikerjakan oleh instansi daerah guna memperkuat ketahanan energi serta menekan emisi gas rumah kaca.

Tujuh Langkah Strategis Daerah

Langkah pertama mengharuskan daerah memiliki baseline yang jelas melalui penyusunan inventarisasi emisi yang akurat untuk mengetahui kondisi awal wilayah.

Data inventarisasi tersebut kemudian menjadi kontribusi nyata kepala daerah dalam memperkuat ketersediaan data emisi secara nasional.

Langkah ketiga mewajibkan pemerintah daerah menyusun Rancangan Umum Energi Daerah agar seluruh kebijakan energi di tingkat lokal berjalan selaras.

Langkah keempat berkaitan dengan aksi konkret pengendalian sektor penyumbang emisi seperti limbah, dorongan efisiensi energi, serta perluasan transportasi publik.

Langkah kelima meminta daerah melakukan adaptasi berbasis kondisi lokal melalui Program Kampung Iklim guna memperkuat ketahanan warga.

Langkah keenam mendorong pemerintah daerah membuka akses pendanaan iklim lewat kemitraan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Langkah ketujuh mengarahkan instansi daerah agar aktif menarik investasi hijau untuk proyek energi bersih berskala kecil dan menengah.