Sebelum dicopot dari posisinya, Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap rencana pengetatan pengawasan pajak terhadap perusahaan asing di Indonesia.

Langkah tersebut menyasar sekitar 40 pabrik asal China yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan secara adil.

Dalam rapat kerja di DPR RI pada Senin, 14 September 2026, Purbaya menyebut sebagian perusahaan menggunakan skema pembayaran cash basis.

Sistem tersebut dinilai menciptakan persaingan usaha yang kurang adil bagi para pelaku bisnis domestik.

Purbaya mengaku telah menginstruksikan jajaran pajak untuk memeriksa pabrik-pabrik tersebut guna memperbaiki penerimaan negara.

Pemeriksaan awal pada sebuah perusahaan di kawasan Pulogadung menemukan potensi kewajiban pajak minimal mencapai Rp200 miliar.

Melalui pendekatan yang lebih ketat, potensi kekurangan pembayaran pajak tersebut bahkan diyakini bisa mencapai Rp1 triliun.

Kebijakan pengetatan pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan sektor penerimaan negara saja.

Upaya tersebut juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang jauh lebih sehat bagi seluruh pelaku bisnis lokal di tanah air.