Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan kesiapannya untuk mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut merespons usulan agar masyarakat bisa berpindah operator seluler tanpa harus mengganti nomor HP.

Tanggapan Pemerintah Terhadap Proses Uji Materi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa lembaganya terus memantau proses hukum yang sedang berlangsung.

Pemerintah memastikan siap melaksanakan dan membuat aturan baru jika putusan resmi dikeluarkan.

Saat ini, pihak kementerian memilih untuk menunggu hingga seluruh rangkaian persidangan selesai.

Latar Belakang Layanan Mobile Number Portability

Usulan aturan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang akademisi bernama Bisyron Wahyudi.

Permohonan uji materi ditujukan pada undang-undang yang mengatur sektor telekomunikasi.

Konsep yang diajukan dikenal sebagai Mobile Number Portability atau MNP.

Sistem ini memungkinkan pengguna tetap memakai nomor yang sama meskipun berganti operator telekomunikasi.

Nomor seluler saat ini dinilai sudah terhubung dengan berbagai layanan penting seperti perbankan digital dan aplikasi pesan.

Penggantian nomor dikhawatirkan dapat menimbulkan biaya perpindahan yang tinggi bagi masyarakat.

Sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Australia, dan Jepang telah menerapkan sistem tersebut.