Upaya perlindungan satwa di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan dinilai masih memerlukan penguatan regulasi khusus.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyampaikan pandangan tersebut terkait penanganan lingkungan hidup.

Kunjungan pejabat tinggi negara ke pusat rehabilitasi satwa dapat menjadi momentum penting bagi pembuat kebijakan.

Pemerintah diharapkan mampu merumuskan aturan darurat yang tegas dalam menghadapi bencana lingkungan.

Kejelasan mengenai standar operasional prosedur serta pembagian tanggung jawab antar-lembaga sangat dibutuhkan.

Aturan perlindungan satwa dalam situasi normal sebenarnya sudah tersedia di tengah masyarakat.

Namun penanganan dalam kondisi darurat bencana masih memerlukan kepastian hukum yang lebih komprehensif.

Kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun menuntut mekanisme penanganan yang terstruktur.

Pemerintah pusat didorong mengambil peran langsung dalam penyelamatan serta pemindahan satwa.

Perhatian terhadap kondisi satwa terdampak bencana diharapkan tidak berhenti pada momentum kunjungan semata.