Mantan Tenaga Ahli Mukhamad Misbakhun bernama Adi Harnowo memberikan klarifikasi resmi terkait namanya yang terseret dalam persoalan pita cukai rokok.

Isu tersebut sebelumnya mencuat melalui tayangan YouTube Bocor Alus Politik yang dipublikasikan pada Sabtu (12/9/2026).

Adi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam permasalahan tersebut dan meminta agar narasi keliru segera diluruskan.

Ia juga menekankan bahwa hubungan profesionalnya sebagai Tenaga Ahli telah resmi berakhir sejak bulan Oktober 2024 yang lalu.

Oleh karena itu, pengaitan namanya dinilai dapat menimbulkan persepsi keliru serta berpotensi membangun opini publik yang merugikan.

Adi mengecam segala bentuk insinuasi yang tidak didasarkan pada fakta terverifikasi dan mengabaikan kaidah jurnalistik yang berlaku.

Ia menolak mentah-mentah narasi pertemuan di hotel di Jakarta serta tudingan adanya transaksi terkait pita cukai yang disematkan kepadanya.

Kritik terhadap Pengabaian Kode Etik Jurnalistik

Lebih lanjut, Adi menilai bahwa kebebasan pers wajib dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta tanggung jawab jurnalistik.

Ia merujuk pada Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat dan berimbang tanpa beritikad buruk.

Selain itu, ia juga menyinggung Pasal 3 Kode Etik Dewan Pers yang mensyaratkan adanya kejelasan bentuk keterlibatan, sumber informasi, serta konfirmasi kepada pihak bersangkutan apabila nama seseorang dicatut dalam suatu persoalan.

Terkait narasi pertemuan di sebuah hotel di Jakarta dua tahun lalu yang membahas penawaran pita cukai beserta aturan main serta transaksi, Adi secara tegas membantahnya.

Ia memastikan bahwa tidak pernah ada pertemuan dua pihak di hotel di Jakarta sebagaimana narasi tersebut yang melibatkan dirinya, serta menegaskan tidak pernah melakukan transaksi apa pun terkait pita cukai.

Ia pun mempertanyakan apakah pengaitan namanya yang dilakukan secara sistematis tanpa dasar fakta yang jelas tersebut merupakan bagian dari upaya pihak-pihak tertentu untuk mendelegitimasi posisi dan reputasinya secara politik.