Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan klarifikasi terbuka terkait isu miring yang mencatut namanya dalam kasus permainan pemesanan pita cukai rokok.

Politikus Partai Golkar tersebut menepis secara langsung tudingan yang sempat berembus melalui sebuah tayangan siniar digital baru-baru ini.

Misbakhun menilai tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mencederai amanah yang telah diberikan oleh para konstituen di daerah pemilihannya.

Sebagai wakil rakyat dari wilayah sentra tembakau, ia menegaskan konsistensinya untuk selalu berpihak kepada kepentingan para petani tembakau.

Ia menjelaskan bahwa dirinya selalu meminta agar tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap berada di angka rendah demi keberlangsungan petani.

Selain itu, Misbakhun turut meluruskan status Adi Hernowo yang dikaitkan dengannya dan menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi berstatus sebagai tenaga ahli di DPR.

Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengurus masalah pemesanan pita cukai rokok di instansi terkait.

Proses pemesanan pita cukai harus melalui sistem elektronik resmi, sehingga dipastikan tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Sebagai langkah proaktif, Misbakhun langsung menghubungi Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto.

Hasil konfirmasi silang tersebut menunjukkan bahwa nama Ketua Komisi XI DPR itu bersih dari segala tuduhan penyalahgunaan penjualan pita cukai.

Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan tidak ada temuan atau jejak keterlibatan Misbakhun dalam investigasi masalah tersebut.

Ia lantas mempersilakan publik untuk bersikap kritis dan melakukan konfirmasi langsung kepada institusi berwenang apabila menemukan informasi simpang siur.