Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penindakan senyap tersebut berkaitan langsung dengan proses pengurusan hak guna bangunan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kegiatan itu juga berhubungan dengan dugaan penerimaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh pejabat BPN.

Peristiwa tertangkap tangan ini diduga berpusat pada pengurusan dokumen pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor yang melibatkan pihak swasta terkait.

Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan total tujuh belas orang dari berbagai unsur pejabat dan pihak swasta.

Sejumlah pejabat tinggi turut terjaring dalam penangkapan itu termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

Selain itu, kepala kantor pertanahan dari wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Nama lain yang turut ditangkap oleh tim penyidik lembaga antirasuah meliputi Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq serta seseorang berinisial Gus A.

Tim penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah serta mata uang asing dengan jumlah yang sangat besar.

Uang tunai tersebut dikemas ke dalam puluhan boks, kardus, serta koper yang diperkirakan mencapai nilai nominal hingga ratusan miliar rupiah.

Saat ini, seluruh temuan uang tunai tersebut masih dalam proses penghitungan secara rinci oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.

Detail konstruksi perkara beserta kronologi lengkap peristiwa tangkap tangan ini akan segera disampaikan melalui paparan resmi lanjutan.

Pihak manajemen PT Summarecon Agung Tbk belum dapat memberikan konfirmasi resmi mengenai penanganan kasus hukum yang sedang berjalan.

Pengembangan perkara rasuah di lingkungan pertanahan ini dijadwalkan melalui proses ekspose untuk menetapkan status hukum pihak terkait.