Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan memberikan penjelasan tegas terkait pemecatan kadernya asal Surabaya, Achmad Hidayat.

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah yang bersangkutan menemui dan membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.

Juru Bicara DPP PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menyatakan bahwa organisasi tidak akan menoleransi bentuk pembangkangan apa pun.

Menurutnya, penegakan disiplin organisasi merupakan hal mutlak yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota partai.

Pemecatan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 tertanggal 4 September 2026.

Dokumen keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Deretan Pelanggaran Berat

Sebelum keputusan pemecatan diterbitkan, Komite Etik dan Disiplin PDIP merinci sederet pelanggaran administratif.

Pelanggaran tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang serta tindakan intimidatif terhadap pengurus partai.

Selain itu, Achmad juga dinilai membawa dokumen partai tanpa izin serta pernah dijatuhi sanksi pemberhentian jabatan.

Manuver politik berkunjung ke kediaman Joko Widodo dinilai sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap keputusan partai.

Ia juga sempat melontarkan pernyataan terbuka yang mendesak partai untuk mempertimbangkan rehabilitasi status Joko Widodo.

Sikap itu dianggap melampaui kewenangan kader dan mencederai nama baik, martabat, serta kehormatan partai.

Fokus Kerja Kerakyatan

Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, DPP PDIP menyatakan kini telah lepas tangan dari segala urusan.

Pihak partai melarang keras penggunaan nama, lambang, maupun atribut PDIP dalam aktivitas politik mantan kadernya.

Alih-alih meladeni manuver politik lanjutan, partai menginstruksikan seluruh mesin organisasi untuk turun ke masyarakat.

Energi dan gotong royong difokuskan pada kerja kerakyatan, riset, serta mitigasi ancaman bencana sesuai arahan ketua umum.