Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas dengan membekukan izin operasional tiga perusahaan di Kalimantan Timur.

Langkah pembekuan izin tersebut diambil sebagai sanksi atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi mereka.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan kebijakan tersebut usai meninjau langsung penanganan bencana di sekitar Ibu Kota Nusantara.

Peninjauan lapangan ini turut dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono.

Kebijakan penjatuhan sanksi ini diumumkan secara resmi pada hari Senin tanggal 14 September 2026.

Perusahaan pertama yang menerima sanksi pembekuan izin adalah PT Puji Sempurna Raharja yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau.

Perusahaan tersebut memegang izin PBPH Hutan Alam terbitan tahun 2021 dengan luas konsesi mencapai 14.605 hektare.

Area konsesi dari PT Puji Sempurna Raharja tercatat mengalami kebakaran seluas 82,26 hektare.

Perusahaan kedua yang dikenai sanksi administratif serupa adalah PT Diva Perdana Pesona yang berlokasi di Kutai Timur.

Perusahaan pemegang izin PBPH Hutan Tanaman sejak tahun 2018 ini memiliki area konsesi seluas 29.429 hektare.

Berdasarkan data yang dihimpun, area konsesi PT Diva Perdana Pesona yang terbakar seluas 48,57 hektare.

Perusahaan ketiga yang izinnya dibekukan ialah PT Inhutani I Tanah Grogot yang beroperasi di Kabupaten Paser.

Perusahaan pemegang perizinan hutan tanaman tahun 2021 ini mempunyai luas konsesi sebesar 15.336 hektare.

PT Inhutani I Tanah Grogot mencatatkan luas area terbakar paling besar di antara tiga korporasi tersebut yaitu mencapai 531 hektare.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pembekuan izin ini merupakan wujud nyata penegakan hukum sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan penegakan hukum berlaku secara adil tanpa pandang bulu.

Penindakan tegas tidak hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga korporasi yang terbukti lalai menjaga lingkungan.

Selain membekukan izin operasional usaha, pemerintah mewajibkan korporasi melakukan pemulihan ekosistem di area yang rusak.

Proses hukum lanjutan berpotensi dijalankan melalui jalur pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Penanganan pidana tersebut akan ditangani langsung oleh Gakkum Kementerian Kehutanan bersama dengan pihak kepolisian daerah.