Analisis Kebijakan Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa Sepanjang Menjabat Menkeu
Masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan resmi berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkat Suahasil Nazara sebagai bendahara negara yang baru pada Senin (14/9).
Purbaya sebelumnya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Tepat sepekan sebelum diganti, Purbaya sempat mengaku bahwa masa tugasnya terasa berjalan begitu cepat.
Ia menyebut hari-harinya diisi dengan pikiran mendalam mengenai pengelolaan anggaran negara.
Selama memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya membawa pendekatan fiskal yang tergolong lebih agresif.
APBN ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengalihan Dana Negara ke Bank BUMN
Salah satu kebijakan paling menonjol dari masa kepemimpinannya adalah pemindahan dana pemerintah senilai Rp200 triliun.
Dana yang sebelumnya berada di Bank Indonesia itu dialirkan ke lima bank milik negara.
Melalui KMK Nomor 276 Tahun 2025, dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito on call selama enam bulan.
Bank penerima dilarang menggunakan dana itu untuk membeli Surat Berharga Negara.
Kebijakan ini diarahkan langsung ke sektor riil melalui peningkatan penyaluran kredit perbankan.
Purbaya menilai sistem finansial sempat mengalami kekeringan likuiditas yang memicu perlambatan ekonomi.
Langkah Penertiban Pajak dan Cukai
Di sektor penerimaan negara, Purbaya memilih fokus mengejar kepatuhan wajib pajak besar.
Ia sempat mengungkap daftar 200 penunggak pajak dengan nilai tunggakan mencapai Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.
Selain itu, Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau sepanjang tahun 2026.
Keputusan tersebut diambil untuk melindungi daya beli masyarakat serta tenaga kerja industri tembakau.
Subsidi Perumahan dan Ultimatum Bea Cukai
Di bidang perumahan, Purbaya menerbitkan aturan subsidi bunga kredit melalui PMK Nomor 65 Tahun 2025.
Aturan ini memberikan subsidi bunga bagi pengembang kecil serta masyarakat yang merenovasi rumah.
Purbaya juga sempat memberikan ultimatum kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperbaiki kinerja.
Ancaman restrukturisasi drastis disiapkan apabila instansi tersebut gagal memperbaiki kepercayaan publik.
Berbagai rangkaian kebijakan tersebut menjadi warna tersendiri selama masa setahun kepemimpinannya.
Update Terbaru
Tolak Alih Fungsi, Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Bukan di UI
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
PM Israel Sebut Benua Biru Berada dalam Incaran Iran
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB






