Masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan resmi berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkat Suahasil Nazara sebagai bendahara negara yang baru pada Senin (14/9).

Purbaya sebelumnya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Tepat sepekan sebelum diganti, Purbaya sempat mengaku bahwa masa tugasnya terasa berjalan begitu cepat.

Ia menyebut hari-harinya diisi dengan pikiran mendalam mengenai pengelolaan anggaran negara.

Selama memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya membawa pendekatan fiskal yang tergolong lebih agresif.

APBN ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengalihan Dana Negara ke Bank BUMN

Salah satu kebijakan paling menonjol dari masa kepemimpinannya adalah pemindahan dana pemerintah senilai Rp200 triliun.

Dana yang sebelumnya berada di Bank Indonesia itu dialirkan ke lima bank milik negara.

Melalui KMK Nomor 276 Tahun 2025, dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito on call selama enam bulan.

Bank penerima dilarang menggunakan dana itu untuk membeli Surat Berharga Negara.

Kebijakan ini diarahkan langsung ke sektor riil melalui peningkatan penyaluran kredit perbankan.

Purbaya menilai sistem finansial sempat mengalami kekeringan likuiditas yang memicu perlambatan ekonomi.

Langkah Penertiban Pajak dan Cukai

Di sektor penerimaan negara, Purbaya memilih fokus mengejar kepatuhan wajib pajak besar.

Ia sempat mengungkap daftar 200 penunggak pajak dengan nilai tunggakan mencapai Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.

Selain itu, Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau sepanjang tahun 2026.

Keputusan tersebut diambil untuk melindungi daya beli masyarakat serta tenaga kerja industri tembakau.

Subsidi Perumahan dan Ultimatum Bea Cukai

Di bidang perumahan, Purbaya menerbitkan aturan subsidi bunga kredit melalui PMK Nomor 65 Tahun 2025.

Aturan ini memberikan subsidi bunga bagi pengembang kecil serta masyarakat yang merenovasi rumah.

Purbaya juga sempat memberikan ultimatum kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperbaiki kinerja.

Ancaman restrukturisasi drastis disiapkan apabila instansi tersebut gagal memperbaiki kepercayaan publik.

Berbagai rangkaian kebijakan tersebut menjadi warna tersendiri selama masa setahun kepemimpinannya.