Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan belum mengambil langkah khusus terkait penerapan layanan Mobile Number Portability.

Layanan tersebut memungkinkan pengguna telepon seluler untuk mempertahankan nomor mereka ketika berpindah dari satu operator ke operator lainnya.

Pemerintah memilih untuk menunggu proses persidangan dan putusan dari Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang sedang berjalan saat ini.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan persidangan secara dekat.

Pemerintah siap mematuhi, menyelenggarakan, dan menyiapkan aturan baru jika hasil putusan dari lembaga peradilan tersebut mewajibkannya.

Perkara tersebut diajukan oleh pemohon bernama Bisyron Wahyudi melalui Perkara Nomor 319/PUU-XXIV/2026.

Pemohon menilai bahwa saat ini belum terdapat jaminan hukum yang efektif bagi pengguna untuk mempertahankan nomor seluler saat pindah operator.

Ketiadaan layanan tersebut dinilai membebani pengguna dengan biaya perpindahan atau switching cost yang cukup merepotkan.

Biaya tersebut timbul karena pelanggan harus memperbarui nomor pada berbagai akun penting dan relasi bisnis mereka.

Selain itu, pemohon meminta agar pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaan paling lambat 12 bulan sejak putusan MK diucapkan jika dikabulkan.

Mahkamah Konstitusi sendiri belum memutus perkara tersebut karena permohonan dinilai masih memerlukan beberapa perbaikan.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan bahwa berkas perbaikan harus diterima MK paling lambat Rabu, 16 September 2026 pukul 12.00 WIB.