Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama sejumlah menteri resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Penandatanganan tersebut berkaitan dengan Ruang Bersama Indonesia untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Agenda penting ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin.

Mendagri menyatakan bahwa isu perlindungan kelompok rentan tersebut merupakan perhatian utama pemerintah yang selaras dengan visi nasional.

Kebijakan bersama ini dirancang agar bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang program wilayah.

Pemerintah pusat juga berkomitmen mengawal perencanaan pembiayaan daerah yang mendukung implementasi program tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjelaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar pembangunan gedung baru.

Platform kolaborasi tersebut mengintegrasikan berbagai sumber daya yang sudah ada agar berdampak lebih luas.

Pemerintah desa dan kelurahan diharapkan mampu mengambil peran strategis sebagai penggerak utama di lapangan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa langkah ini menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan desa.

Kerja kolektif lintas instansi ini diyakini mampu memperkuat perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Integrasi Kebijakan dan Komitmen Pendanaan Daerah

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa jajarannya siap mengawal alokasi anggaran melalui APBD 2027 serta instrumen pembiayaan sah lainnya demi memastikan keberlanjutan program perlindungan tersebut.

Langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata tidak hanya bagi pemerintah pusat, melainkan juga bagi para kepala daerah di seluruh wilayah.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai bahwa sinergi lintas kementerian ini akan menjadi energi besar bagi kerja kolektif di tingkat akar rumput untuk menempatkan perempuan sebagai subjek utama pembangunan desa secara berkelanjutan pada Senin, 14 Sep 2026 14:23 WIB.