Partai Solidaritas Indonesia memberikan tanggapan terkait langkah hukum yang diambil oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

Partai politik tersebut menilai bahwa gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak perlu mendapatkan respons dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka berpendapat bahwa kontestasi pemilu telah selesai dan menghasilkan kepemimpinan yang sah secara konstitusional.

Ia menduga tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk mencari panggung politik karena pemilu sudah berlalu.

Pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh para pemohon berkaitan dengan syarat pendidikan wakil presiden yang dinilai belum memenuhi ketentuan minimal SMA.

Meskipun demikian, pihak partai berpandangan bahwa posisi seorang wakil presiden tidak mengharuskannya untuk melayani setiap polemik yang diarahkan kepadanya.

Di sisi lain, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal melihat isu tersebut sebagai peluang bagi wapres.

Situasi itu dinilai memberikan ruang terbuka bagi Gibran dalam menghadapi tuduhan serta tekanan publik secara langsung.

Denny Indrayana bersama sejumlah pihak sebelumnya telah melayangkan permohonan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 10 September 2026.

Permohonan tersebut berfokus pada dugaan indikasi awal pelanggaran syarat pendidikan calon wakil presiden nomor urut 02 dalam aturan perundang-undangan.

Adapun daftar pemohon mencakup Denny Indrayana, KIPP, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan Pala, Bonatua Silalahi, hingga Tiurma M S Sihombing.