Penjelasan Menkeu Purbaya terkait alokasi APBN untuk gaji Kopdes
Pemerintah memastikan bahwa gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ditanggung APBN selama dua tahun pertama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji tersebut telah dihitung secara matang.
Purbaya menegaskan bahwa total anggaran yang disedot dari kas negara untuk keperluan ini tidaklah terlalu besar.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya di kantor Kementerian Keuangan yang terletak di wilayah Jakarta.
Skema pendanaan gaji ini diharapkan mampu membantu koperasi desa agar bisa berjalan secara mandiri ke depannya.
Setelah mampu menghasilkan keuntungan operasional, manfaat ekonomi dari koperasi tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada desa.
Pemerintah juga optimistis kehadiran koperasi ini dapat menekan angka kebocoran distribusi barang subsidi secara signifikan.
Berbagai komoditas subsidi rencananya akan disalurkan secara langsung melalui jaringan koperasi desa yang baru dibentuk.
Sebuah satuan tugas khusus telah dibentuk untuk mengawasi agar proses penyaluran subsidi berjalan sesuai dengan rencana.
Satuan tugas tersebut melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan BUMN, serta Kementerian Koperasi.
Purbaya memperkirakan penghematan anggaran yang cukup besar akan tercapai dari distribusi subsidi yang sebelumnya sering bocor.
Selain masalah gaji, ia juga sempat mengungkap bahwa utang koperasi ke Himbara akan ditanggung oleh anggaran negara.
Pemerintah menjamin tidak akan terjadi kegagalan bayar dalam pelunasan cicilan kredit perbankan tersebut.
Pembayaran cicilan utang itu dijadwalkan langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke rekening pihak bank penyalur.
Dana untuk melunasi cicilan tersebut dipastikan sudah tersedia di dalam pos anggaran yang telah disiapkan sebelumnya.
Rekrutmen massal untuk puluhan ribu manajer dan pengelola koperasi telah dibuka sejak bulan April tahun lalu.
Seluruh manajer tersebut direkrut sebagai pegawai di bawah naungan Agrinas dengan skema kontrak perjanjian kerja.
Para pengelola ini dipersiapkan untuk mengurus berbagai unit usaha seperti gerai sembako hingga distribusi pupuk.
Program percepatan pembentukan koperasi ini ditargetkan dapat beroperasi secara luas di berbagai daerah.
Keberadaan unit usaha tersebut diharapkan mampu menyerap hasil panen para petani dan nelayan lokal.
Update Terbaru
Tolak Alih Fungsi, Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Bukan di UI
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
PM Israel Sebut Benua Biru Berada dalam Incaran Iran
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB






