Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih untuk tidak menanggapi gugatan hukum terkait syarat pendidikan minimal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon untuk membatalkan status Gibran sebagai wakil presiden.

Menanggapi sikap tersebut, politisi Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka menilai langkah diam itu sudah sangat wajar dilakukan.

Ia berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak lebih dari sekadar upaya mencari panggung politik agar tetap relevan di publik.

Menurutnya, kepemimpinan saat ini sudah sah secara konstitusional setelah melalui proses pemilihan umum yang telah berlalu.

Politisi tersebut bahkan menyebut pihak pemohon tidak sepadan untuk dilayani karena masih menyandang status sebagai tersangka.

Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait situasi hukum ini.

Dino menilai momentum gugatan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Gibran untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya.

Menurut Dino, klarifikasi langsung diperlukan agar publik dapat menilai integritas seorang pemimpin secara lebih objektif.

Namun hingga saat ini, belum ada respons resmi ataupun tanggapan langsung yang diberikan oleh Gibran terkait isu tersebut.

Berbeda dengan sikap Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya pernah merespons isu serupa, Gibran dinilai lebih memilih untuk menghindar.

Dino Patti Djalal mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu membela kredibilitas dirinya sendiri jika ingin dipercaya menjaga keutuhan bangsa.

Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat melihat langsung integritas dan keberanian pemimpin dalam menghadapi berbagai tudingan publik.