Puluhan Badan Usaha Disegel KLH Akibat Kasus Kebakaran Lahan Konsesi
Kementerian Lingkungan Hidup resmi melakukan penyegelan terhadap 50 badan usaha yang beroperasi di delapan provinsi berbeda.
Langkah penindakan ini menyasar total area konsesi yang terbakar seluas 27.333,79 hektare di tengah ancaman cuaca ekstrem.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi langsung dari Inpres Nomor 11 Tahun 2026.
Pemerintah menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
Sebanyak 36 badan usaha yang menjadi objek penyegelan tercatat berada di wilayah pulau Kalimantan dengan area konsesi terluas.
Wilayah Kalimantan Barat mendominasi penindakan lewat 18 badan usaha serta luasan area terbakar mencapai 12.920,88 hektare.
Selain itu, penindakan juga mencakup enam badan usaha di Kalimantan Selatan seluas 6.476,94 hektare.
Kementerian Lingkungan Hidup turut menyegel enam badan usaha di Kalimantan Tengah dengan luasan 2.684,02 hektare.
Empat badan usaha di Kalimantan Timur serta dua badan usaha di Kalimantan Utara ikut masuk dalam daftar sanksi.
Sementara itu, penindakan di wilayah Sumatera mencakup 14 badan usaha dengan total area terbakar seluas 3.699,07 hektare.
Provinsi Sumatera Selatan mencatat luasan terbesar di Sumatera dengan 11 badan usaha dan area terbakar 2.928,28 hektare.
Pihak kepolisian juga menetapkan sebanyak 138 tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.
Dari total tersangka tersebut, sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja.
Sebanyak 19 tersangka lainnya diduga menyebabkan kebakaran lahan akibat unsur kelalaian.
Penerapan sanksi terhadap korporasi mengandalkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak bagi pemegang izin konsesi.
Pemegang izin wajib memikul penuh tanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi masing-masing.
Pelanggar aturan tidak hanya menghadapi sanksi administratif dan penyegelan saja.
Ancaman sanksi pidana serta gugatan perdata untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan turut menanti para pelanggar.
Update Terbaru
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB






