Kementerian Lingkungan Hidup resmi melakukan penyegelan terhadap 50 badan usaha yang beroperasi di delapan provinsi berbeda.

Langkah penindakan ini menyasar total area konsesi yang terbakar seluas 27.333,79 hektare di tengah ancaman cuaca ekstrem.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi langsung dari Inpres Nomor 11 Tahun 2026.

Pemerintah menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

Sebanyak 36 badan usaha yang menjadi objek penyegelan tercatat berada di wilayah pulau Kalimantan dengan area konsesi terluas.

Wilayah Kalimantan Barat mendominasi penindakan lewat 18 badan usaha serta luasan area terbakar mencapai 12.920,88 hektare.

Selain itu, penindakan juga mencakup enam badan usaha di Kalimantan Selatan seluas 6.476,94 hektare.

Kementerian Lingkungan Hidup turut menyegel enam badan usaha di Kalimantan Tengah dengan luasan 2.684,02 hektare.

Empat badan usaha di Kalimantan Timur serta dua badan usaha di Kalimantan Utara ikut masuk dalam daftar sanksi.

Sementara itu, penindakan di wilayah Sumatera mencakup 14 badan usaha dengan total area terbakar seluas 3.699,07 hektare.

Provinsi Sumatera Selatan mencatat luasan terbesar di Sumatera dengan 11 badan usaha dan area terbakar 2.928,28 hektare.

Pihak kepolisian juga menetapkan sebanyak 138 tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.

Dari total tersangka tersebut, sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja.

Sebanyak 19 tersangka lainnya diduga menyebabkan kebakaran lahan akibat unsur kelalaian.

Penerapan sanksi terhadap korporasi mengandalkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak bagi pemegang izin konsesi.

Pemegang izin wajib memikul penuh tanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi masing-masing.

Pelanggar aturan tidak hanya menghadapi sanksi administratif dan penyegelan saja.

Ancaman sanksi pidana serta gugatan perdata untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan turut menanti para pelanggar.