Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi menyegel 50 badan usaha yang beroperasi di delapan provinsi berbeda.

Langkah tegas penindakan ini dilakukan menyusul temuan kebakaran di area konsesi yang mencapai total luas 27.333,79 hektare.

Operasi penertiban tersebut dijalankan sebagai bentuk implementasi langsung dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026.

Aturan baru ini memuat penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta pengendalian kebakaran.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyatakan penegakan hukum memastikan pemegang konsesi wajib bertanggung jawab.

Tanggung jawab tersebut terutama ditekankan di tengah situasi ancaman musim kemarau panjang serta cuaca ekstrem.

Sebanyak 36 badan usaha dari total keseluruhan yang disegel tercatat berada di wilayah Pulau Kalimantan.

Total area lahan yang terbakar di kawasan pulau tersebut mencakup angka seluas 23.634,72 hektare.

Kalimantan Barat menjadi wilayah catatan penindakan terbesar dengan 18 badan usaha serta area terbakar 12.920,88 hektare.

Kalimantan Selatan menyusul dengan enam badan usaha seluas 6.476,94 hektare dan Kalimantan Tengah enam badan usaha seluas 2.684,02 hektare.

Selain itu, Kalimantan Timur mencatat empat badan usaha seluas 1.244,81 hektare dan Kalimantan Utara dua badan usaha seluas 308,07 hektare.

Sementara itu, wilayah Pulau Sumatera mencatat penyegelan terhadap 14 badan usaha dengan total area terbakar 3.699,07 hektare.

Sumatera Selatan mendominasi wilayah Sumatera dengan 11 badan usaha dan area terbakar seluas 2.928,28 hektare.

Lampung menghadapi penindakan terhadap dua badan usaha seluas 758,88 hektare serta Riau satu badan usaha seluas 11,91 hektare.

Pihak kepolisian juga mencatat penetapan 138 tersangka dalam penanganan menyeluruh kasus kebakaran hutan dan lahan.

Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 orang lainnya terseret akibat kelalaian.

Pemerintah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability bagi setiap pemegang izin konsesi.

Korporasi pelanggar kini menghadapi ancaman sanksi administratif, pidana, hingga gugatan perdata pemulihan lingkungan.