Bank Indonesia mengambil langkah strategis baru dalam memperluas konektivitas sistem pembayaran lintas negara dengan menggandeng Reserve Bank of India.

Langkah tersebut berfokus pada penjajakan penggunaan rupiah dan rupee dalam transaksi bilateral serta interkoneksi pembayaran melalui kode QR.

Pembahasan penting ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur BI Destry Damayanti bersama Gubernur RBI Sanjay Malhotra.

Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di sela rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS di Mumbai, India.

Agenda utama pertemuan mencakup percepatan kerja sama Local Currency Transaction Indonesia-India dan Local Currency Bilateral Swap Arrangement.

Destry menyampaikan bahwa kerja sama tersebut bertujuan memperkuat konektivitas ekonomi serta keuangan di antara kedua negara.

Penggunaan mata uang lokal memungkinkan transaksi bilateral berjalan memakai mata uang masing-masing tanpa bergantung pada dolar.

Sementara itu, konektivitas pembayaran QR diarahkan untuk mengoptimalkan efisiensi transaksi lintas negara secara lebih luas.

Inisiatif ini dinilai selaras dengan agenda Indonesia di BRICS untuk mendorong kolaborasi konkret lewat transaksi mata uang lokal.

Kerja sama tersebut dianggap mendesak guna menghadapi tantangan kenaikan tensi geopolitik serta fragmentasi ekonomi global.

BRICS sendiri melihat berbagai tantangan global sebagai peluang untuk membangun resiliensi bersama melalui penguatan ekonomi yang nyata.

Dalam forum BRICS FMCBG tersebut, para negara anggota menyepakati komitmen meningkatkan ketahanan dalam menghadapi dinamika global.

Sejumlah topik lain yang turut dibahas meliputi transformasi digital, kecerdasan artifisial, ketahanan siber, dan keuangan berkelanjutan.

Forum tersebut juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional guna memperkuat representasi negara berkembang.

Delegasi Indonesia di forum ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung bersama jajaran pimpinan bank sentral.

Keberagaman karakteristik negara anggota dinilai mampu menjadi kekuatan untuk membangun kerja sama yang saling melengkapi.

Ke depan, BI bersama pemerintah berkomitmen terus berkontribusi aktif dalam agenda kerja sama internasional yang inklusif.