Alasan Prabowo Hadiri KTT BRICS Meski Karhutla dan Isu MBG Belum Usai
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 BRICS menuai pertanyaan publik.
Keberangkatan tersebut berlangsung ketika Indonesia masih menghadapi persoalan karhutla serta insiden dugaan keracunan.
Insiden keamanan pangan itu dikaitkan secara langsung dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di tanah air.
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia lantas memberikan klarifikasi resmi terkait agenda luar negeri kepala negara.
Bakom RI menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan tidak berarti pemerintah mengabaikan berbagai persoalan domestik.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang berjalan beriringan.
Pemerintah memastikan tanggung jawab dalam menangani masalah dalam negeri tetap berjalan secara terkoordinasi.
Terkait karhutla 2026, operasi lintas lembaga dilaporkan tetap berjalan aktif di berbagai wilayah terdampak.
Sebelum bertolak ke New Delhi, Prabowo telah meninjau langsung lokasi serta memberikan arahan pemadaman.
Arahan tersebut mencakup penambahan helikopter water bombing, personel, pompa air, hingga pelaksanaan modifikasi cuaca.
Per 10 September 2026, sebanyak 53 unit armada udara dikerahkan ke enam provinsi prioritas.
Enam wilayah prioritas tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta tiga provinsi di Kalimantan.
Sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan modifikasi cuaca, sementara 34 armada untuk water bombing.
Di sisi lain, agenda diplomasi Indonesia di KTT BRICS India tetap dilanjutkan pada 12 hingga 13 September 2026.
Indonesia sendiri telah resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi tersebut sejak tanggal 1 Januari 2025.
Dalam forum internasional ini, delegasi Indonesia membawa lima kepentingan utama bagi kepentingan nasional.
Kepentingan tersebut mencakup reformasi perdagangan internasional melalui Organisasi Perdagangan Dunia.
Selain itu, terdapat agenda kerja sama perubahan iklim serta penguatan lembaga New Development Bank.
Pemerintah juga mendorong tata kelola royalti digital lintas negara melalui Protokol Jakarta dalam forum tersebut.
Kerja sama multisektor turut dicakup mulai dari bidang pangan, energi, kesehatan, hingga pendidikan dan UMKM.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






