Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menguji kesiapan portal digitalisasi bantuan sosial.

Pengujian tersebut mencakup uji beban dan kapasitas untuk memastikan sistem tahan terhadap lonjakan akses.

Layanan digital ini dirancang untuk menampung sekitar 50 juta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan kesiapan kapasitas pengguna menjadi perhatian utama pemerintah.

Masyarakat berpotensi mengakses layanan tersebut dalam waktu yang saling berdekatan secara bersamaan.

Pengamanan Data dan Mekanisme Sanggah

Pelaksanaan pengujian beban juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjaga keamanan data.

Pemerintah turut mengatur pola akses agar tidak terjadi penumpukan permintaan pada waktu yang sama.

Selain itu, fitur koreksi data secara digital telah disiapkan bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian.

Mekanisme sanggah tersebut memungkinkan proses perbaikan data berjalan secara sistematis.

Sebelumnya, digitalisasi bantuan sosial telah melalui tahap uji coba di beberapa daerah.

Perluasan layanan ini ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional.

Pemerintah berupaya meminimalisasi risiko gangguan layanan ketika platform resmi diluncurkan secara luas. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar pemutakhiran data penerima bantuan sosial berjalan secara konsisten dan akurat.