Sebanyak 1,6 juta serangan siber tercatat mengincar Indonesia hanya dalam waktu 24 jam. Angka itu menjadi sorotan setelah anggota Wantimpres Bambang Soesatyo memperingatkan bahwa serangan terhadap sektor perbankan bisa mengguncang stabilitas dan ekonomi nasional.

Data tersebut berasal dari FortiGuard Labs, laboratorium riset ancaman milik perusahaan keamanan siber Fortinet. Dalam pemantauan hingga Senin, 9 November 2026 pukul 08.41 WIB, tercatat sekitar 19 serangan terdeteksi setiap detik.

Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran paling empuk dengan sekitar 761.000 ancaman, disusul sektor teknologi dengan 386.000 ancaman dan pemerintahan dengan 121.000 ancaman.

Namun BSSN meminta publik tidak salah membaca angka itu. Juru bicara BSSN Prabaswari menjelaskan pada Selasa, 10 November 2026, bahwa angka FortiGuard Labs menunjukkan percobaan serangan yang terdeteksi perangkat keamanan Fortinet — bukan jumlah insiden keamanan yang benar-benar terjadi.

Peringatan Bamsoet: Jangan Tunggu Krisis

Bamsoet menyampaikan peringatannya pada Kamis, 12 November 2026, usai Rapat Bidang I Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres di Jakarta. Ia menyebut perbankan, sistem pembayaran, pusat data, energi, transportasi, rumah sakit, hingga jaringan komunikasi pemerintah sebagai infrastruktur informasi vital.

“Digitalisasi mempercepat ekonomi, tetapi juga memperbesar permukaan serangan. Satu serangan terhadap bank besar, penyedia sistem pembayaran, atau pusat data dapat menimbulkan efek berantai,” kata Bamsoet.

Ia mengutip data Bank Indonesia: pembayaran digital menembus 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026, tumbuh 28,69 persen secara tahunan. BSSN sendiri mencatat sekitar 3,2 miliar anomali trafik siber sejak awal tahun hingga 12 Oktober 2026, mayoritas berupa malware.

Perbankan Diminta Perkuat Pertahanan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perbankan memperkuat lapis keamanan siber. OJK telah menerbitkan pedoman ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum, sementara BSSN menyiagakan Tim Tanggap Insiden Siber sektor keuangan.

“Indonesia harus bergerak sebelum serangan besar terjadi, bukan baru berbenah setelah pelayanan publik lumpuh, sistem pembayaran terganggu, atau data nasabah bocor,” tegas Bamsoet.