Langkah pakar telematika Roy Suryo yang mengajukan permohonan praperadilan secara berulang mendapat sorotan dari kalangan praktisi hukum senior.

Mantan Hakim Agung Ad Hoc Mahkamah Agung, Dwi Cahyo, menilai bahwa tindakan tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kesalahan.

Tanggung jawab utama dinilai berada di tangan hakim praperadilan yang memiliki kewenangan penuh mengatur jalannya persidangan sejak awal.

Hakim tunggal seharusnya memiliki ketegasan dalam menata dan menggabungkan materi keberatan agar proses hukum berjalan lebih efisien.

Jika permohonan masuk secara terpisah dan hakim membiarkannya pada jilid kedua atau ketiga, pemohon tidak bisa disalahkan.

Pemohon tidak dapat dicap melakukan penyalahgunaan mekanisme peradilan apabila aparat pengadilan tidak memberikan ketegasan sejak awal.

Persoalan utamanya bukan terletak pada frekuensi pengajuan praperadilan, melainkan pemanfaatan instrumen hukum oleh pengadilan.

Pengelolaan persidangan yang tepat dapat mencegah permohonan terpecah menjadi beberapa bagian yang membebani pihak pemohon.

Dwi juga mengingatkan bahwa sifat praperadilan adalah limitatif dan hanya menguji aspek formal penetapan tersangka.

Mekanisme ini tidak boleh masuk ke dalam ranah pembuktian unsur pidana pokok yang sedang berjalan.

Fungsi utama praperadilan tetap sebagai kontrol terhadap aparat penegak hukum tanpa mengganggu proses pemeriksaan.

Polemik ini menegaskan bahwa pengujian formal melalui praperadilan harus dikelola secara optimal oleh lembaga peradilan.

Kontrol terhadap aparat penegak hukum tetap dapat berjalan efektif tanpa harus mengganggu pemeriksaan pokok perkara di persidangan.