Sengketa pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali, memunculkan perhatian baru terkait dinamika persaingan usaha di sektor infrastruktur digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan tanggapan tegas mengenai polemik yang melibatkan putusan hukum di daerah tersebut.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa regulasi yang berlaku secara konsisten menolak segala bentuk praktik monopoli.

Menurut Wayan, prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap pelaku usaha di sektor ini adalah menjunjung tinggi iklim kompetisi yang sehat.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026.

Meski tidak memberikan ulasan mendalam mengenai substansi perkara hukum yang sedang bergulir, arah kebijakan pemerintah tetap berfokus pada aturan undang-undang.

Perselisihan penataan menara telekomunikasi ini bermula dari langkah hukum yang ditempuh oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk melawan pemerintah daerah setempat.

Pengadilan Tinggi Bali mengeluarkan putusan banding yang mengabulkan gugatan perusahaan tersebut terkait kerja sama penyediaan menara terpadu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, perkara ini tercatat dengan nomor registrasi 200/PDT/2026/PT DPS.

Majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian kerja sama antara Bali Towerindo dan Pemerintah Kabupaten Badung sah secara hukum.

Selain itu, pemerintah kabupaten dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dampak dari putusan pengadilan ini berlanjut pada perintah pembongkaran menara telekomunikasi milik pihak lain yang berdiri di wilayah Kabupaten Badung.