Sejumlah infrastruktur menara milik perusahaan operator lain seperti Mitratel, Sarana Menara, dan Tower Bersama turut terseret dalam pusaran persoalan tersebut.

Secara nasional, aturan mengenai pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Landasan hukum utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Regulasi tersebut kemudian mengalami penyesuaian melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

Pengawasan serta penegakan hukum atas potensi pelanggaran persaingan usaha dipegang oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.