Aturan dasar tersebut mencakup berbagai pelanggaran hukum, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika pejabat bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat.

Sebelumnya, Denny bersama sejumlah elemen masyarakat dan kelompok pemohon telah melayangkan gugatan sengketa pemilu baru ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan terbaru itu tidak sekadar mengulang materi sengketa hasil pemilihan presiden yang pernah diajukan sebelumnya ke lembaga peradilan.

Pihaknya mengklaim menemukan indikasi awal bahwa calon wakil presiden nomor urut 02 itu tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang diatur undang-undang.

Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan tersebut secara spesifik diatur di dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sejumlah pihak yang tercatat sebagai pemohon antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, serta Forum Purnawirawan Prajurit TNI.