Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali melontarkan kritik tajam terkait proses politik serta hukum yang membawa Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi Wakil Presiden RI.

Menurutnya, persoalan etika tidak bisa dilepaskan dari rangkaian perubahan syarat pencalonan yang memuluskan langkah politikus muda tersebut dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Ia menyatakan bahwa kedudukan Gibran sebagai wakil presiden berdiri di atas fondasi pelanggaran etika berat yang telah diputus secara resmi oleh lembaga penegak etik.

Pernyataan tersebut merujuk langsung pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan pada tahun 2023 silam.

Dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023, lembaga tersebut menyatakan Anwar Usman yang menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu terbukti melanggar prinsip etik.

Pelanggaran itu berkaitan erat dengan pemeriksaan perkara yang mengubah ketentuan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

Meskipun MKMK tidak menyatakan politikus bersangkutan melakukan pelanggaran etik secara langsung, Denny tetap menggunakan putusan tersebut sebagai landasan kritiknya.

Ia mengakui bahwa setiap langkah lanjutan terhadap pejabat negara harus senantiasa didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tidak boleh sembarangan.

Dirinya menegaskan bahwa proses pemberhentian seorang wakil presiden sama sekali tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan prasangka atau tuduhan semata.

Semua tindakan tersebut harus berpijak pada fakta serta bukti nyata agar proses ketatanegaraan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Ia kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur alasan konstitusional terkait pemberhentian presiden maupun wakil presiden.