Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa ketahanan daerah merupakan bagian integral dari ketahanan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, pada hari Jumat.

Para peserta kursus tidak hanya diajak untuk memahami tata kelola pemerintahan daerah secara teknis.

Mereka juga diarahkan melihat posisi daerah dalam perspektif sistem nasional serta dinamika lingkungan strategis global.

Kegiatan pelatihan strategis ini telah berlangsung selama sembilan hari penuh.

Materi yang diberikan mencakup wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, aspek kepemimpinan, hingga kemampuan teknokratik pelayanan publik.

Pembelajaran teknokratik tersebut diajarkan secara daring oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore.

Selain materi teori di kelas, peserta juga menjalani praktik lapangan secara langsung.

Praktik lapangan tersebut dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI.

Pelaksanaan KPPD Angkatan IV ini diikuti oleh 23 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Jumlah tersebut terdiri dari 18 orang bupati dan lima orang wali kota.

Para bupati yang mengikuti kursus ini berasal dari berbagai kabupaten seperti Raja Ampat, Sorong, Asmat, Waropen, Tolikara, Fakfak, Bangkalan, Magetan, dan Bulungan.

Turut hadir pula kepala daerah dari Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Seram Bagian Barat, Simalungun, Siak, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, serta Sumba Timur.

Sementara itu, lima wali kota yang mengikuti program ini meliputi Wali Kota Tual, Wali Kota Pematangsiantar, Wali Kota Kupang, Wali Kota Banjarbaru, dan Wali Kota Banjarmasin.