Polda Metro Jaya Bidik Badan Hukum Penyandang Dana Aksi Kericuhan Akhir Agustus
Penyelidikan mendalam terkait kericuhan di Jakarta pada akhir Agustus lalu terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Aparat kepolisian secara resmi mengungkap keberadaan pihak penyandang dana yang membayar massa turun ke jalan.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyebutkan beberapa tersangka kerusuhan menerima aliran pendanaan dari koordinator lapangan.
Koordinator lapangan tersebut diketahui berinisial JT dengan besaran nominal bayaran mencapai Rp40.000 per orang.
Fakta hukum itu disampaikan langsung oleh Iman dalam keterangan pers di Markas Polda Metro Jaya pada hari Sabtu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku berinisial JT mendapatkan perintah langsung dari sosok lain berinisial PKL.
Selain itu, terdapat pula pihak lain yang turut disebut terlibat dalam rantai komando tersebut yakni KHT alias HY dan SO.
Penyidik kepolisian saat ini masih mendalami pihak intelektual utama yang memberikan pesanan dan menyiapkan anggaran.
Polisi juga menemukan klaster pendanaan kedua yang melibatkan seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta.
Mahasiswa berinisial ER tersebut diduga berperan mengumpulkan massa dengan iming-iming besaran dana Rp70 ribu per kepala.
ER dilaporkan mendapatkan pesanan dari sebuah badan hukum tertentu yang kini sedang didalami oleh aparat.
Badan hukum misterius itu disebut bertindak sebagai pihak yang menyiapkan anggaran sekaligus meminta pengerahan orang.
Sebelumnya, jajaran penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan total 49 orang sebagai tersangka akibat aksi kerusuhan.
Kericuhan tersebut pecah menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan gedung DPR/MPR RI, Senayan.
Sebanyak 44 tersangka dewasa saat ini ditangani secara langsung oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum.
Sementara itu, lima tersangka lainnya merupakan anak berkonflik dengan hukum yang ditangani Direktorat PPA.
Penanganan terhadap lima anak tersebut melibatkan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Perempuan.
Seluruh rangkaian penyidikan ini dilakukan secara bertahap sejak awal bulan September guna menuntaskan kasus.
Update Terbaru
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Mengetahui Keabsahan Lembaga Lewat Portal Cek NIK Koperasi Resmi
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Profil Tutus Fatma Sri Agustini, Pemenang ke-15 Umrah Gratis dari Nusuk yang Identitas Medsosnya Masih Misterius
Rabu / 18-11-2026, 11:47 WIB
Spoiler kiDnap GAME Episode 7, Pilihan Sulit Lima Peserta dan Pengkhianatan yang Mengancam Kerja Sama
Rabu / 18-11-2026, 11:46 WIB
Tim Verifikasi Fokus Syarat Cawapres Cegah Kekosongan Kursi Wakil Presiden
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Pembaruan Internal Picu Gangguan Massal pada Ekosistem Apple
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Kurangi Risiko Bencana, Menko PMK Minta Mitigasi Banjir Dikuatkan
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB






