Mantan Wamenkumham Denny Indrayana memberikan pandangannya terkait kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia meyakini Presiden Prabowo Subianto merasa enggan mengambil langkah tersebut karena pertimbangan etis.

Menurut Denny, situasi itu berkaitan erat dengan dinamika hubungan politik antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menyebut presiden merasa memiliki utang kemenangan serta kursi kepresidenan kepada Jokowi.

Kondisi tersebut membuat keputusan mengenai posisi politik Gibran bukanlah perkara yang sederhana.

Kendati demikian, Denny berpandangan bahwa seorang kepala negara tidak semestinya terikat kewajiban etis jika menyangkut kepentingan negara.

Ia menegaskan bahwa presiden tidak mempunyai utang etika kepada pihak yang dinilai merusak moral bernegara.

Sebelumnya, Denny bersama sejumlah pihak telah melayangkan gugatan terkait sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 10 September 2026.

Permohonan tersebut tidak hanya mempersoalkan hasil Pilpres 2024, tetapi juga membawa temuan indikasi awal pelanggaran.

Pihak pemohon menilai calon wakil presiden nomor urut 02 itu tidak memenuhi persyaratan pendidikan sesuai Undang-Undang Pemilu.

Sejumlah pihak yang turut bergabung sebagai pemohon meliputi KIPP, Partai Ummat, Forum Purnawirawan TNI, serta warga lainnya.

Dalam dokumen permohonan tersebut, Denny dan para pemohon menyoroti ketentuan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan itu mengatur secara rinci mengenai persyaratan pendidikan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon wakil presiden dalam kontestasi politik nasional.

Adapun para pihak yang tercatat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi selain Denny Indrayana mencakup Komite Independen Pemantau Pemilu dan Partai Ummat.

Langkah hukum ini juga didukung oleh Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia bersama sejumlah warga sipil.