Tim Pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melontarkan pertanyaan tajam terhadap langkah hukum terbaru.

Pihaknya heran mengapa persoalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum baru dipersoalkan hampir dua tahun setelah kontestasi selesai.

Ketua Umum Aliansi Gerakan Indonesia Berani Reyhan Restuansyah menilai sah tidaknya pemilu sudah jelas di mata konstitusi.

Reyhan menyatakan seorang pakar hukum tata negara seperti Denny seharusnya memahami mekanisme kepemiluan sejak awal tahapan.

Ia mempertanyakan alasan di balik kemunculan gugatan pencalonan tersebut setelah Gibran resmi mengemban tugas sebagai wakil presiden.

Di sisi lain, Denny bersama sejumlah pihak mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk membawa permohonan baru.

Denny menyebutkan pihaknya menemukan indikasi awal pelanggaran syarat pendidikan calon wakil presiden nomor urut 02.

Aturan yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sejumlah pihak turut bergabung sebagai pemohon dalam berkas tersebut bersama Denny Indrayana.

Para pihak tersebut meliputi Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, serta Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Kuasa Hukum Pemohon Refly Harun mengakui pengajuan perkara ini dilakukan berselang lama dari pelaksanaan Pilpres 2024.

Kendati demikian, Refly menganggap langkah tersebut sebagai sebuah terobosan konstitusional untuk menguji syarat terukur calon.

Menurutnya, syarat kepemilikan ijazah minimal tingkat SLTA merupakan hal yang dapat dibuktikan secara fisik.

Kini, kelanjutan perkara tersebut sepenuhnya bergantung pada proses pemeriksaan yang berlangsung di lembaga peradilan.

Majelis hakim akan menilai kedudukan hukum pemohon, objek perkara, serta dasar hukum permohonan secara menyeluruh.