Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan janji kontroversial untuk memberikan pembayaran langsung sebesar 5.000 dollar AS.

Bantuan tunai tersebut dijanjikan kepada setiap warga negara dewasa jika Partai Republik berhasil menguasai DPR dan Senat AS.

Tantangan Anggaran dan Kritik Internal

Rencana pembagian dana ini diperkirakan membutuhkan anggaran masif hingga lebih dari 1,2 triliun dollar AS atau sekitar Rp21.120 triliun.

Besarnya kebutuhan dana tersebut langsung memicu kritik tajam, termasuk dari internal Partai Republik sendiri.

Sejumlah kalangan mempertanyakan sumber pembiayaan proposal itu di tengah kondisi fiskal negara yang sedang menghadapi tekanan berat.

Beban bunga utang nasional AS telah mencapai hampir 1,3 triliun dollar AS pada tahun berjalan ini.

Belanja pertahanan AS pada 2026 juga menembus angka 1,4 triliun dollar AS akibat konflik militer dengan Iran.

Defisit anggaran negara dilaporkan mendekati 1,8 triliun dollar AS dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 122,6 persen.

Di sisi lain, Trump menyebut penerimaan tarif impor dan bea masuk dapat diandalkan untuk menopang program tersebut.

Namun, proyeksi Penn Wharton Budget Model menunjukkan penerimaan tarif yang jauh lebih rendah dari klaim pemerintah.

Wakil Presiden AS JD Vance kemudian membela rencana tersebut dan menyebut pembayaran itu akan diprioritaskan bagi kelas menengah.

Selain masalah pendanaan, wacana ini juga menuai sorotan hukum karena dikaitkan langsung dengan kemenangan pemilu sela.