Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diajukan oleh asosiasi perangkat desa menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif di Senayan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, secara terbuka mempertanyakan usulan tersebut setelah pertemuan dengan pimpinan lembaga legislatif.

Khozin menilai bahwa usulan penambahan masa jabatan tanpa melalui mekanisme pemilihan berkala dapat mengancam iklim demokrasi di tingkat desa.

Menurutnya, pemilihan kepala desa secara berkala merupakan esensi utama dari demokrasi yang berjalan di akar rumput masyarakat.

Ia memandang wacana perpanjangan masa jabatan tersebut sama sekali tidak mempunyai landasan yuridis, sosiologis, maupun filosofis yang kuat.

Alasan terkait kondisi fiskal juga dinilai tidak tepat untuk dijadikan dasar penundaan pemilihan kepala desa di tengah situasi normal.

Saat ini, tidak ada situasi darurat atau force majeure yang memaksakan agar agenda pemilihan kepala desa harus ditiadakan atau ditunda.

Penghentian pemilihan secara langsung dikhawatirkan hanya akan memicu dinamika negatif serta menutup saluran aspirasi warga desa.

Sebelumnya, Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan mendatangi pimpinan DPR untuk meminta keberlanjutan posisi sebagai penjabat kepala desa.

Kelompok tersebut meminta agar penunjukan pejabat kepala desa tidak berasal dari aparatur sipil negara melainkan dari mereka sendiri.

Mereka juga sempat melayangkan tuntutan agar pemilihan kepala desa ditiadakan sementara demi efisiensi anggaran penyelenggaraan.

Total terdapat 36 ribu kepala desa di seluruh Indonesia yang masa jabatannya akan segera berakhir pada rentang waktu 2026 hingga 2029.