Kebijakan Pemerintah Pusat memangkas anggaran daerah memicu polemik luas di kalangan kepala daerah.

Sejumlah kepala daerah berbondong-bondong mendatangi Jakarta untuk menyampaikan keluhan terkait keuangan.

Hubungan Pusat dan Daerah

Mantan Ketua DPD Oesman Sapta menegaskan bahwa hubungan pusat dan daerah harus merujuk pada konstitusi.

Ia merujuk pada Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur pembagian wilayah Indonesia.

Menurutnya, tanpa adanya pemerintahan daerah, negara kesatuan ini tidak akan pernah ada.

Oleh karena itu, anggaran daerah wajib diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang APBN.

Dampak pada Layanan Dasar

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyebut guyuran dana tersebut sangat krusial untuk membiayai layanan dasar masyarakat.

Pemerintah daerah memahami fokus anggaran untuk program nasional, namun pengurangan TKD perlu dievaluasi kembali.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menambahkan bahwa kotanya mengalami penurunan transfer keuangan hampir Rp 700 miliar.

Sementara itu, ekonom senior Fuad Bawazier menilai hanya segelintir daerah yang mampu mandiri secara fiskal.

Sorotan Dana Bencana dan Evaluasi Pejabat

Selain masalah transfer keuangan, OSO menyoroti pentingnya alokasi anggaran penanganan bencana yang siap siaga di setiap kementerian dan lembaga.

Ia bahkan mengusulkan agar pembantu Presiden yang lambat merespons musibah sebaiknya segera diganti dengan figur yang lebih responsif.

Di sisi lain, Fuad Bawazier mengusulkan penerapan kebijakan asimetris bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat dan mandiri.

Kebijakan khusus tersebut diperlukan karena sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.